ALUR Cerita"

Sebentar lagi Indonesia memasuki usia 81 tahun. Delapan dekade lebih negeri ini berdiri, tetapi masih terlalu banyak rakyat yang dipaksa memikul beban paling berat. Negara terus berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, sementara rakyat dipaksa bekerja lebih keras hanya untuk bertahan hidup.

Jangan pernah mengatakan pendapatan negara berasal dari hasil bumi. Pendapatan negara lahir dari keringat petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, guru, tenaga kesehatan, sopir, pekerja informal, dan jutaan rakyat pribumi yang setiap hari menciptakan nilai lalu membayar pajak.

Ironisnya, rakyat terus dikejar-kejar pajak layaknya penjajah yang menarik upeti. Ketika terlambat membayar, rakyat dikenai sanksi. Ketika ekonomi sulit, rakyat diminta bersabar. Beban dipikul rakyat, tetapi kemewahan justru dinikmati para pejabat.

Yang lebih memuakkan, ada pejabat keparat yang sibuk membangun citra seolah-olah mereka paling dermawan karena membagikan bantuan kepada rakyat.

Mereka lupa, bantuan itu bukan berasal dari kantong pribadi. Setiap butir beras, setiap rupiah bantuan, setiap proyek pembangunan berasal dari uang rakyat. Kalian bisa makan enak, memakai fasilitas mewah, dan menikmati segala kemudahan karena ada jutaan rakyat yang setiap hari bekerja membanting tulang.

Jangan pernah membalikkan kenyataan. Rakyat bukan beban negara. Justru negara berdiri di atas pengorbanan rakyat.

Jabatan bukanlah mahkota untuk dipuja. Ketika penguasa lupa siapa yang membayar negara ini, saat itulah kritik menjadi kewajiban moral setiap warga.

Dengan semangat perubahan, Partai Gerakan Rakyat berkomitmen membangun politik yang berpihak kepada rakyat, menjunjung meritokrasi, serta menghadirkan kepemimpinan yang berintegritas. Pendaftaran badan hukum ini merupakan tahapan awal menuju verifikasi sebagai peserta Pemilu 2029, sekaligus menjadi fondasi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2029.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengungkap modus dugaan korupsi klaim fiktif Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan yang diduga berlangsung selama satu dekade, yakni sejak 2014 hingga 2024.

Tiga terdakwa dalam perkara ini ialah Renu Arianthi Sani, mantan HRD PT Mitra Adi Perkasa sekaligus Direktur PT Empat Enam Sejahtera, serta Sri Listiani dan Sayoko Adi Nugroho yang merupakan mantan pejabat verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap Renu menyusun berbagai dokumen klaim JKK palsu menggunakan KTP, kartu kepesertaan BPJS, buku rekening, data karyawan berbagai perusahaan, dokumen hasil cetakan palsu, laporan polisi, absensi kerja, hingga kuitansi rumah sakit yang telah di-mark up.

Dokumen-dokumen tersebut kemudian diajukan kepada Sri Listiani dan Sayoko Adi Nugroho selaku petugas verifikator.

“Meskipun mengetahui dokumen tidak benar, keduanya tetap menyatakan dokumen lengkap, memasukkan ke sistem, meminta persetujuan pejabat berwenang, hingga akhirnya klaim dibayarkan ke rekening peserta,” ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Perkara ini kini telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Jaksa mendakwa ketiga terdakwa dengan pasal tindak pidana korupsi karena diduga memperkaya diri sendiri dan pihak lain melalui penyalahgunaan proses verifikasi klaim JKK yang merugikan keuangan negara sebesar Rp24,55 miliar.

source: kompas.com

Prabowo soal Aset Koruptor Disita: Apakah Adil Anaknya Menderita?...

Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sepakat dengan penyitaan aset-aset hasil korupsi dari tangan koruptor sebagai upaya memberantas korupsi.

Akan tetapi, Prabowo mengingatkan aspek keadilan juga diperhatikan agar jangan sampai anak dan keluarga si koruptor menderita akibat penyitaan harta tersebut.

"Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita," kata Prabowo saat diwawancara enam pemimpin redaksi di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025), dikutip dari YouTube Harian Kompas.

"Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Nah, kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat, umpamanya, ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga?" ujar dia.

Sumber kompas